Written by 
Direktur Lingkat Madani Ray Rangkuti bingung dengan hasil survei yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling dipercaya publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengaku bingung dengan hasil survei yang menyebutkan peningkatan citra positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini KPK dinilai lebih banyak berkaitan dengan ‘kasus politik’ dibanding kasus besar dengan kerugian negara yang besar.
“Anggota KPK yang sekarang ini kan belum kerja, kok tiba-tiba tingkat kepuasan dan kepercayaan meningkat drastis ke mereka,” kata Ray, Ahad (25/1/2025).
Hal ini sampaikan Ray menanggapi polemik seputar tingginya citra positif KPK, hasil penelitian Litbang Kompas. Hasil survei ini menuai polemik dan dipertanyakan para pengamat hukum maupun pengamat politik.
KPK, menurut Ray, bahkan lebih tampak pada kegiatan politik alih-alih pengungkapan kasus hukum. Ini karena yang kasus dikejar oleh KPK lebih bernuansa politik, seperti kasus Hasto Kristiyanto.
Wajah KPK saat ini, menurut Ray, lebih banyak sebagai KPK politik dibandingkan KPK pendekatan hukum. “Jadi kalau tiba-tiba meningkat kepercayaan kepada KPK, saya juga angkat tangan. Saya tidak paham bagaimana menjelaskannya,” kata Ray.
Dalam konteks pemberantasan hukum, Ray menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih trengginas. Kejaksaan berani mengungkap kasus-kasus besar maupun dengan kerugian negara besar. “Tapi kok penghargaan publiknya malah ke KPK bukan ke Kejaksaan. Mana ada kasus di atas Rp.10 miliar yang ditangani KPK sekarang?” ungkapnya.
Ray tidak meragukan metodologi penelitian yang digunakan Litbang Kompas. “Saya tidak meragukan metodologinya, tapi masyarakat kita seperti kurang dalam mendapatkan informasi. Apa yang dilakukan KPK?” tanya Ray.
Dalam temuan Litbang Kompas yang dipublikasikan 24 Januari lalu, citra positif KPK mengalami kenaikan, semula 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. Di antara lembaga-lembaga penegak hukum, dalam survei Kompas, KPK menjadi yang paling tinggi dibandingkan Kejaksaan (70 persen), Mahkamah Konstituti (69,1), Mahkamah Agung (69 persen), juga Polri (65,7 persen).